Tulungagung – Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., pada Selasa (14/1). Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan Seminar Saber Pungli yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2025. Seminar tersebut bertujuan mendukung Asta Cita Presiden RI tentang pemberantasan korupsi, dengan tema “Mewujudkan Pemerintahan Bebas Pungli dan Korupsi Menuju Indonesia Maju.”
Seminar ini direncanakan menghadirkan narasumber utama Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo, SIK, MH, M.Si., yang merupakan Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Acara ini diharapkan menjadi wadah strategis dalam mendorong komitmen bersama untuk memberantas pungutan liar (pungli) serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Tulungagung.
Sekda Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini. “Kami sangat mendukung pelaksanaan seminar ini. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program nasional pemberantasan korupsi, sehingga kita bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” ungkap Tri Hariadi.
Sekda juga mengapresiasi kehadiran Ketua Umum LPK-RI dan koordinasi yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap berkolaborasi demi suksesnya seminar tersebut. “Kami menyambut baik inisiatif ini, dan kami berharap sinergi ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pemerintahan dan masyarakat di Tulungagung,” tambahnya.
Ketua Umum LPK-RI menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan sambutan yang diberikan oleh Sekda. “Seminar ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendorong pemberantasan pungli dan korupsi, selaras dengan cita-cita nasional membangun Indonesia yang maju dan bersih,” ujar Ketua Umum LPK-RI.
Acara ini direncanakan melibatkan berbagai elemen, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat penegak hukum, akademisi, hingga organisasi masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, seminar ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menciptakan pemerintahan yang bebas pungli, transparan, dan akuntabel.(Niz)
