Lombok Timur NTB– Desa Wakan, yang terletak di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh dugaan tidak transparannya penggunaan anggaran desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
Sejumlah warga dan pemerhati kebijakan publik mempertanyakan kejelasan alokasi dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut informasi yang beredar, sebagian besar anggaran justru digunakan untuk penanganan kejadian mendesak yang tidak jelas urgensinya.
“Kami tidak tahu anggaran miliaran itu habis untuk apa. Papan informasi pun jarang terlihat. Yang kami dengar, uangnya sering dipakai untuk hal-hal mendesak, tapi mendesaknya di mana juga tidak jelas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kritik juga datang dari tokoh masyarakat setempat yang menilai pemerintah desa kurang terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara berkala kepada warga. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa terdapat penyalahgunaan dana atau setidaknya ketidakefisienan dalam pengelolaan.
Dugaan praktik mark up anggaran di Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menjadi perhatian publik. Anggaran yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya dinilai tidak transparan dan sebagian besar justru dialokasikan untuk pos “keadaan mendesak” yang tidak jelas.
Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, menurut warga, tidak memberikan dampak nyata. Hingga saat ini, warga menyebut belum ada perubahan signifikan sejak tahun 2021.
“Kami bingung kemana perginya dana desa yang tiap tahun nilainya besar. Tidak ada perkembangan yang berarti,” ujar salah satu warga saat dihubungi tim Berita Istana melalui WhatsApp pada Rabu (7/5/2025).
Berikut rincian penggunaan anggaran Desa Wakan yang menjadi sorotan warga:
Tahun 2022:
Penyelenggaraan Posyandu: Rp120.000.000
Keadaan Mendesak: Rp637.200.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan: Rp283.535.750
Tahun 2023:
Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM & Koperasi: Rp265.842.200
Penyelenggaraan PKD/Polindes: Rp189.000.000
Keadaan Mendesak: Rp108.000.000
Tahun 2024:
Penyelenggaraan Posyandu: Rp111.200.000
Keadaan Mendesak: Rp63.000.000
Warga mendesak agar dana desa, dana aspirasi, dan bantuan dari provinsi dikelola secara transparan dan tepat sasaran, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi yang layak.
Tim investigasi dari PT Berita Istana Negara menyatakan akan menggandeng kuasa hukum, Guntur Ady Pradana, SH, untuk menempuh jalur hukum terkait dugaan mark up dan korupsi yang melibatkan oknum kepala desa terpilih.
“Kami tidak akan segan-segan melaporkan secara resmi bila hasil investigasi mengarah pada pelanggaran hukum,” tegas perwakilan tim Berita Istana.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Wakan, Sarijul Basri, belum memberikan pernyataan resmi. Redaksi masih berusaha mengonfirmasi pihak-pihak terkait demi keseimbangan informasi dalam pemberitaan.(Tim:Red)
